Feeds:
Pos
Komentar

Saya mau konsultasi:
Berdasarkan Perpres Nomor 54 tahun 2010 Pasal 38 ayat 5 hurup a dan e. Jika harga yang dipublikasi ini hanya di penyedia jasa sedangkan di portal nasional pada saat ini belum dapat mempublikasikan harga apakah kita tetap dapat melakukan PL dengan menggunakan harga dari penyedia jasa saja (dalam hal ini menggunakan harga ATPM)?

mengenai pengumuman atas PL atas pengadaan kendaraan dinas harus diumumkan di mana saja?

saya sangat berharap bisa dijawab secepatnya. Terima kasih

T.H


Sehubungan dengan email Saudara, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pasal 38 Perpres 54/2010 hanya dapat dilakukan kepada dealer yang menggunakan harga GSO, bukan semua dealer kendaraan bermotor. Harga pembelian kendaraan dinas tersebut mengacu kepada harga yang diterbitkan oleh ATPM untuk jangka waktu tertentu, yang publikasinya akan dikoordinasikan oleh LKPP.  Harga per unit kendaraan bermotor mengacu kepada Standar Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tahunnya.

Penunjukan kepada dealer resmi belum dapat dilakukan pada saat ini karena e catalogue untuk pengadaan kendaraan bermotor tersebut belum diumumkan melalui portal pengadaan nasional. Untuk itu pengadaan kenderaan bermotor masih mengacu kepada pasal 36 ayat 1 Perpres 54/2010, yang pada prinsipnya dilakukan dengan pelelangan umum. Pelelangan dilakukan dengan mengkompetisikan beberapa main dealer (bukan dealer biasa) yang dapat menjual dengan harga GSO, meskipun nilai pekerjaan tersebut diperuntukkan bagi usaha kecil. Panitia/PPK mendefinisikan spesifikasi teknis tipe tersebut dengan rinci tanpa mengarah ke satu merk. Anda dapat mengundang beberapa main dealer untuk memasukkan penawaran dengan harga GSO, dan untuk mendapatkan info untuk penyusunan HPS. Harga GSO sudah merupakan harga OTR termasuk keuntungan dealer, tapi tidak memperhitungkan Bea Balik Nama dan Pajak kendaraan bermotor.

E catalogue mengenai skema pembentukan harga GSO untuk kenderaan bermotor diupayakan akan dipublish dalam portal pengadaan nasional secepatnya. Setelah harga GSO dan/atau tata cara pengadaan kendaraan bermotor tersebut diterbitkan pada portal pengadaan nasional, maka pengadaan kendaraan bermotor dapat mengikuti ketentuan pasal 38 ayat 5.

Harga kendaraan operasional dan peruntukan eselon I harus mengacu kepada nilai tertinggi yang ditetapkan Permenkeu dalam Standard Biaya Umum.

Proses penunjukan langsung untuk kendaraan hanya diperkenankan jika sudah ada harga GSO yang diterbitkan pemerintah bukan dan penyedia. Jadi bukan hanya harga GSO yang diterbitkan oleh Penyedia. Hingga saat ini harga GSO untuk pengadaan kendaraan belum diterbitkan oleh LKPP, sehingga tidak dapat dilakukan penunjukan langsung. Jika instansi Saudara hendak melakukan pengadaan kendaraan sebelum harga GSO diterbitkan, maka harus dilakukan dengan proses pelelangan umum.

Meskipun demikian kami sarankan pengadaan kendaraan bermotor pada instansi pemerintah menunggu ketentuan lebih lanjut mengenai proses penunjukan langsung kendaraan bermotor oleh LKPP.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, silahkan kunjungi banner “kumpulan pertanyaan PBJ ” di sebelah kanan bawah halaman utama website LKPP atau di http://www.lkpp.go.id/v2/konsultasi/index.php?mod=browseP

Demikian disampaikan
Wasalam

Nurlisa Arfani
Kasubdit Advokasi
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

  • Kenapa sinar matahari pada siang hari sekitar pukul 12.00 lebih panas daripada sore hari, padahal pada siang hari matahari keliatan bervolume relatif lebih kecil ketimbang sore hari. Bukankah volume matahari saat pagi, siang, maupun sore sama saja ???
  • Perbedaan panas disebabkan adanya perbedaan sudut kemiringan sinar matahari yang datang pada posisi miring. Sinar ini tersebar pada daerah yang lebih luas dibandingkan dengan sinar matahari yang datang pada siang hari
  • Karena tersebar pada daerah yang luas (walaupun daya energi yang dipancarkan matahari tidak berubah sepanjang hari), intensitas panas yang diterima oleh orang di daerah tersebut pada pagi dan sore hari akan lebih kecil
  • Itulah sebabnya kenapa pada pagi atau sore hari matahari terasa tidak sepanas siang hari

Provisional Hand Over

  • Provisional Hand Over atau penyerahan sementara perkerjaan, dimana penyedia jasa/kontraktor dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna jasa/pemerintah untuk penyerahan pertama setelah pekerjaan selesai 100%
  • Pengguna jasa memerintahkan panitia penerima pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia jasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia jasa
  • Setelah penyerahan pertama pekerjaan, pengguna jasa membayar sebesar 100% dari nilai kontrak dan penyedia jasa harus menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak
  • Selain itu untuk pedoman bagi setiap unsur yang terlibat dalam kepanitiaan, proses serah terima pekerjaan agar dapat bekerja dengan lengkap dan cepat, maka dibuat check list materi yang perlu didiskusikan pada rapat-rapat, termasuk diagram urutan kegiatannya
  • Apabila terdapat kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, kontraktor wajib menyelesaikan/memperbaiki yang akan diperiksa kembali oleh panitia penerima pekerjaan dan apabila sudah memenuhi ketentuan dokumen kontrak, maka dibuatkan berita acara penyerahan pertama pekerjaan
  • Ruang lingkup Panitia Serah Terima mencakup
    • penelitian dan pembuatan Berita Acara hasil penelitian Penyerahan
      Pekerjaan
    • pembentukan tiga tim untuk penelitian yaitu Visual, Tim Quality Control Teknis dan Tim Administrasi
    • menetapkan tanggal definitif provisional hand over
    • menetapkan tanggal final statement (serah terima akhir pekerjaan) sesuai dengan Dokumen Kontrak
  • Proses Serah Terima Pekerjaan
    • Agenda “First Meeting” Panitia Penyerahan Pekerjaan yang memuat:
      • uraian kronologis Proyek oleh Pinbagpro meliputi nama Proyek, lokasi Proyek, Panjang Efektif dan Fungsional Proyek, Jumlah Total Biaya Proyek
      • Proses Addendum yang pernah dilakukan meliputi alasan diadakannya Addendum, prosedur addendum apakah sudah dilaksanakan Technical/Engineering Justification dan atau negosiasi harga pada pay item yang belum ada di dalam kontrak, Berita Acara Addendum oleh panitia peneliti kontrak yang dibentuk oleh Pinbagpro, Persetujuan Addendum atau NOL oleh instansi terkait
      • Lingkup Proyek yang paling dominan disertai Volume dan Biaya
      • Progress Fisik saat First Meeting, disertai dengan Data Pendukung, yang berupa : a) komulatif final quantity yang sudah dapat diproses MC-nya, atau yang belum dapat diproses MC-nya untuk dikontrol terhadap total kuantitas kontrak; b) identifikasi jenis item pekerjaan dan volumenya yang sudah diperintahkan kepada kontraktor, tetapi belum dilaksanakan; c) identifikasi jenis item pekerjaan yang masih belum tertangani;  d) identifikasi sisa dana yang mungkin dapat digunakan untuk item pekerjaan lain yang diperlukan.
    • uraian tugas Ketua Panitia Serah Terima Sementara (Provisional Hand Over) yaitu  mencari kesepakatan prosedur provisional hand over yang akan dilaksanakan; mencari kesepakatan sementara apakah proyek yang bersangkutan dapat dimulai proses penyerahannya, berdasarkan laporan dari konsultan
    • pembentukan Tim dan Persiapannya
      • Tim Visual bertugas yaitu penyiapan kamera foto untuk dokumentasi site visit, penyiapan List of Defect and deficiencies, penyiapan List of deviation and omissions, unauthorized change in works), List of errors and omission in drawing
      • Tim Quality Control bertugas yaitu penyiapan list of Quality Control sesuai spesifikasi untuk control terhadap back up data yang disusun oleh Proyek / Konsultan; Check Core Drill yang dilakukan oleh Kontraktor dan diawasi oleh anggota Team Panitia PHO, terutama untuk mengetahui item pekerjaan yang belum memenuhi spesifikasi, baik dengan cara mengambil sample (frekwensi dan caranya) maupun Quality-nya; Check Quality Report yang dibuat oleh Konsultan Supervisi
      •  Tim Administrasi

Pasang karena Bulan

  • Bagaimana gravitasi bulan dapat mempengaruhi terjadinya air pasang saat bulan purnama, padahal jarak bumi dan bulan hampir 400.000 km, gravitasi bulan lebih kecil dibandingkan gravitasi bumi yaitu kurang 1/4 gravitasi bumi ???
  • Penyebab pasang air laut adalah gaya tarik bulan dan gaya sentrifugal
    • Bumi dianggap sebagai bulatan yang dikelilingi oleh air. Ketika tidak ada bulan maka air akan tersebar merata di seluruh permukaan bumi dan air tidak terbang ke atas karena adanya gaya tarik bumi
    • Ketika bulan dekat bumi maka air akan tertarik ke arah bulan sehingga dapat terjadi pasang di satu sisi
    • Ketika bulan bergerak mengelilingi bumi (atau menurut bulan, bumi mengelilingi bulan) maka ada gaya lain yang dirasakan oleh semua partikel di bumi (termasuk air) yaitu gaya sentrifugal yang arahnya menjauhi bumi. Semakin jauh dari bulan maka gayanya semakin besar
    • Adanya perbedaan gaya menyebabkan menarik air mendekati bulan sehingga terjadi pasang

Pajak Penghasilan

  • Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak
  • Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, dan terakhir UU No. 36 Tahun 2008. Disamping itu diatur juga dengan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Ederan Direktur Jenderal Pajak
  • Subjek PPh adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan PPh
  • Pengelompokkan Subjek Pajak berdasarkan UU No 36 Tahun 2008 Pasal  2 ayat (1) yaitu:
    • Subjek Pajak Orang Pribadi. Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia
    • Subjek Pajak Warisan. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.
    • Subjek Pajak Badan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
    • Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT). BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadiyang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalakankan usaha  atau melakukan kegiatan di Indonesia
  • Termasuk objek PPh
    • Penggantian/imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan/jasa yang diterima/diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam UU
    • Hadiah dari undian/pekerjaan/kegiatan (misal: hadian undian tabungan) dan penghargaan (misal: imbalan karena penemuan benda-benda purbakala)
    • Laba usaha
    • Keuntungan karena penjualan/karena pengalihan harta (misal: keuntungan menjual mobil)
    • Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak (misal: PBB yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai biaya, karena suatu sebab dikembalikan sehingga pengembalian ini merupakan penghasilan)
    • Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
    • Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha
    • Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
    • Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
    • Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
    • Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
    • Keuntungan selisih kurs mata uang asing
    • Selisih lebih karena penilaian kembali aset
    • Premi asuransi
    • Iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha/pekerjaan bebas
    • Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
    • Penghasilan dari usaha berbasis syariah
    • Imbulan bunga
    • Surplus BI
  • Bukan termasuk objek PPh
    • Kantor perwakilan negara asing. Pajabat-pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan WNI dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakukan timbal balik
    • Organisasi-organisasi internasional dengan syarat INA menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari INA selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
    • Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud di atas, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia
    • Bantuan/sumbangan, harta hibah, dan warisan
    • Harta termasuk setoran tunai yang diterima badan sebagai pengganti saham/penyertaan modal
    • Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diterima/diperoleh dalam bentuk natura/kenikmatan dari WP atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan WP maka dikenakan pajak final/menggunakan norma perhitungan khusus
    • Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada OP sehubungan dengan Askes, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa
    • Iuran yang diterima dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai
    • Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
    • Sisa lebih yang diterima/diperoleh oleh badan/lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan tersebut, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
  •  Kewajiban Pajak Subjektif berarti kewajiban pajak yang melekat pada subjeknya dan tidak dapat dilimpahkan pada orang atau pihak lain

Jenis Subjek Pajak

Kewajiban Pajak Subjektif

Dimulai

Berakhir

OP DN
•Saat di lahirkan
•Saat berada di INA atau berniat bertempat tinggal di INA
•Saat meninggal
•Saat meninggalkan INA selama-lamanya
Badan DN Saat didirikan atau bertempat kedudukan di INA Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di INA
LN melalui BUT Saat menjalakan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di INA Saat tidal lagi menjalakan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di INA
LN tidak melalui BUT Saat meneriima atau memperoleh penghasilan dari INA Saat  tidak lagi meneriima atau memperoleh penghasilan dari INA
Warisan Belum Terbagi Saat timbulnya warisan yang belum terbagi Saat warisan selesai dibagikan

silahkan di baca di link   PP No.37 Th.2007

silahkan di baca di link UU No. 23 Tahun 2006

silahkan di baca di link Pengumuman Lelang Blangko Kab Malang TA 2011

silahkan di baca di link Pengumuman Lelang Blangko Kab Magetan TA 2011

silahkan di baca di link Pengumuman Lelang Blangko Kab Garut TA 2011

Dasar-Dasar Perpajakan

  • Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  (UU Nomor 28 Tahun 2007)
  • Fungsi Pajak
    • Fungsi BUDGETAIR (Sumber Keuangan Negara), dimana pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sehingga pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak
    • Fungsi REGULAREND (Pengatur), dimana pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan
  • Hukum Pajak
    • Hukum Pajak MATERIIL yaitu Norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya
    • Hukum Pajak FORMIL yaitu  Peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan
  • Jenis Pajak
    • Pajak Langsung yaitu pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Artinya pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Misal: PPh (pajak penghasilan)
    • Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Misalnya: PPN
  •  Sifat Pajak
    • Pajak Subyektif yaitu pajak yang pengenaanya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Misal: PPh (keadaan pribadi Wajib Pajak seperti status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya)
    • Pajak Obyektif adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak maupun tempat tinggalnya. Misalnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  • Jenis Pajak menurut Lembaga Pemungutan
    • Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Misal: PPh, PPN, PPnBM, PBB, Bea Materai dan Bea Perolehan Hak atas Tanas dan Bangunan (BPHTB)
    • Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi), maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Misalnya: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, Pajak Restoran
  • Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel
    • Stelsel Nyata yaitu pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Misalnya: PPh maka objek pajaknya adalah penghasilan sehingga pajak dipungut pada akhir tahun setelah semua penghasilan sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui
    • Stelsel Anggapan yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya: Penghasilan suatu tahun (2011) dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya (2010) sehingga besarnya pajak terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan
    •  Stelsel Campuran yaitu pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara Stelsel Nyata dengan Stelsel  Anggapan. Misalnya:  Pajak pada awal tahun dihitung nerdasarkan Stelsel Anggapan dan pada akhir tahun dihitung berdasarkan Stelsel Nyata
  • Asas Pemungutan Pajak
    • Asas Domisili, dimana negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Misal: Amin bertempat tinggal di Indonesia, tahun 2011 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp100 juta dan dari luar negeri sebesar Rp500 juta, maka dikenakan pajak tahun 2011 sebesar Rp600 juta
    • Asas Sumber, dimana negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber atas penghasilan yang bersumber dari wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak Misal: Mr King adalah WNA dan pada bulan Maret 2011 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp150 juta dan dari luar negeri sebesar Rp50 juta, maka dikenakan pajak tahun 2001 di Indonesia sebesar Rp150 juta
    • Asas Kebangsaan, dimana pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara Misal: Pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia
  •  Sistem Pemungutan Pajak
    •  Official Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-udangan perpajakan yang berlaku
    • Self Assessment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya  sesuai dengan peraturan perundang-udangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini yang diterapkan di INDONESIA
    • With Holding System yaitu  Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan  besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya  sesuai dengan peraturan perundang-udangan perpajakan yang berlaku
  • Timbulnya Utang Pajak
    • Ajaran Materiil bahwa Utang pajak timbul karena diberlakukannya undang-udang perpajakan. Pada konsep ini maka seseorang akan secara aktif menentukan apakah dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan ajaran ini konsisten dengan penerapan Self Assessment System
    • Ajaran Formil bahwa Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus (Pemerintah). Pada konsep ini maka seseorang dikenakan pajak atau tidak, berapa jumlah pajak yang harus dibayar, dan kapan jangka waktu pembayarannya dapat diketahui dalam surat ketetapan pajak tersebut dan konsep ini konsisten dengan penerapan Official Assessment System
  • Tarif Pajak
    • Tarif TETAP yaitu tarif berapa jumlah atau angka yang tetap, berapa pun besarnya dasar pengenaan pajak
    • Tarif PROPORSIONAL yaitu tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya
    • Tarif  PROGRESIF yaitu tarif berupa persentase tertentu yang semakin meningkat dengan semakin meingkatnya dasar pengenaan pajak